BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat di kepulauan ini telah memiliki sistem ekonomi berbasis adat yang mengatur kepemilikan tanah, pembagian hasil panen, sistem barter, dan tata niaga pelabuhan. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif terhadap komunitas (misalnya sistem subak di Bali atau nagari di Minangkabau) sudah menjadi fondasi sosial-ekonomi jauh sebelum abad ke-13.

Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan—terutama lewat pelabuhan-pelabuhan di Sumatra (Samudra Pasai), pesisir utara Jawa, dan Maluku—ajaran Islam tidak menghapus tradisi adat, melainkan berdialog dan berakulturasi dengannya. Konsep-konsep syariah tentang muamalah (transaksi ekonomi), larangan riba, kewajiban zakat, dan anjuran sedekah bertemu dengan nilai-nilai lokal tentang kebersamaan dan keseimbangan sosial. Hasilnya adalah sintesis unik: etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran (shidiq) dan keadilan (adl) memperkuat, bukan menggantikan, norma adat yang sudah ada.

Para pedagang Muslim—yang sering kali juga berperan sebagai penyebar agama—membangun jaringan dagang lintas pulau dan lintas benua (jalur rempah), sekaligus menanamkan etos kerja dan etika transaksi Islami. Inilah titik temu yang menjadi cikal bakal karakter ekonomi Nusantara: kolektif secara sosial, namun berlandaskan nilai transendental dari Islam.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong adalah nilai asli Nusantara yang merujuk pada kerja sama dan tolong-menolong tanpa pamrih dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kegiatan pertanian, pembangunan rumah, hingga penyelenggaraan hajatan. Nilai ini menjadi salah satu fondasi yang kelak diserap ke dalam sistem ekonomi kerakyatan, termasuk semangat di balik Pasal 33 UUD 1945 tentang asas kekeluargaan dalam perekonomian.

Dalam Islam, terdapat konsep yang secara substansi sangat dekat dengan gotong royong, yaitu **ta'awun** (tolong-menolong), yang berlandaskan pada firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awun ini diwujudkan dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga akad-akad kerja sama usaha seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kongsi modal).

Pertemuan antara gotong royong dan ta'awun menghasilkan penguatan ganda: nilai lokal memberi bentuk sosial-kultural (kebiasaan, ritual, kelembagaan komunitas), sementara ajaran Islam memberi landasan spiritual dan normatif yang mengikat secara teologis. Kombinasi ini menjadi dasar filosofis penting bagi lembaga-lembaga ekonomi rakyat kemudian hari, seperti koperasi, yang menekankan kepemilikan bersama dan pembagian hasil yang adil, bukan akumulasi keuntungan individual semata.

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908-1945 menjadi babak penting kebangkitan kesadaran kolektif bangsa Indonesia, yang tidak bisa dilepaskan dari peran gerakan-gerakan berbasis Islam. Tahun 1905, jauh sebelum Budi Utomo (1908), telah berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta oleh Haji Samanhudi, yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912 di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto—organisasi massa pribumi pertama yang besar dan berbasis ekonomi-perdagangan sekaligus keagamaan.

SDI lahir sebagai respons terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan tekanan ekonomi kolonial terhadap pedagang batik pribumi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan pada masanya tumbuh berdampingan dengan kesadaran ekonomi—perjuangan melawan penjajahan tidak hanya bersifat politik, tetapi juga perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi kolonial yang meminggirkan pribumi.

Warisan dari periode ini adalah pemahaman bahwa kemerdekaan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kemerdekaan politik. Nilai-nilai Islam tentang keadilan ekonomi, anti-eksploitasi (larangan riba dan penindasan), serta solidaritas umat turut menjiwai semangat perjuangan menuju kemerdekaan 1945, dan kelak mewarnai perdebatan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar perekonomian nasional.

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional 1908 sering dimaknai murni sebagai gerakan nasionalisme sekuler-modern, namun bila ditelusuri lebih dalam, banyak tokoh dan gerakan yang mewarnainya digerakkan oleh nilai-nilai keislaman, khususnya prinsip **tauhid**—keesaan Allah yang berimplikasi pada kesetaraan derajat manusia di hadapan-Nya, tanpa memandang suku, kasta, atau kelas ekonomi.

Nilai tauhid ini secara filosofis menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia atas manusia lain, termasuk dalam relasi ekonomi kolonial yang bersifat eksploitatif. Karena itu, semangat kebangkitan nasional dapat dibaca sebagai refleksi dari kesadaran teologis bahwa penjajahan dan ketimpangan ekonomi bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang setara di hadapan Tuhan.

Kebersamaan yang menjadi ruh gerakan-gerakan kebangkitan nasional—baik yang berbasis agama seperti SI, Muhammadiyah, dan NU, maupun organisasi nasionalis lainnya—juga mencerminkan derivasi dari nilai ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam yang diperluas maknanya menjadi persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathaniyah). Dengan demikian, kebangkitan nasional bukan semata gerakan politik, melainkan juga pergerakan moral-spiritual yang berakar pada nilai tauhid dan solidaritas kolektif.

## E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Sarekat Dagang Islam (1905) merupakan tonggak awal pergerakan ekonomi berbasis solidaritas pribumi-Muslim. Didirikan oleh Haji Samanhudi, organisasi ini berfokus pada penguatan posisi pedagang batik pribumi melawan dominasi pedagang asing (Tionghoa dan Eropa). SDI mengajarkan pentingnya solidaritas dagang antarpribumi, kejujuran usaha, dan perlindungan ekonomi umat—prinsip yang kemudian menjadi cikal bakal semangat ekonomi kerakyatan berbasis kolektivitas.

Muhammadiyah (didirikan KH Ahmad Dahlan, 1912) mengambil pendekatan berbeda: penguatan ekonomi umat melalui pendidikan, amal usaha, dan pemberdayaan sosial. Muhammadiyah membangun jaringan lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga filantropi (seperti Lazismu di era modern) yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi berbasis zakat, infak, dan wakaf. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan (empowerment) jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia umat.

Nahdlatul Ulama (didirikan KH Hasyim Asy'ari, 1926) berakar kuat pada basis pesantren dan masyarakat pedesaan, dengan pendekatan ekonomi yang lebih menyatu dengan struktur sosial tradisional—petani, santri, dan komunitas lokal. NU mengembangkan konsep kemandirian ekonomi umat melalui lembaga-lembaga seperti koperasi pesantren, lembaga keuangan mikro syariah, dan gerakan ekonomi berbasis nilai fikih muamalah yang diadaptasi ke konteks lokal (seperti melalui Lembaga Perekonomian NU/LPNU di era modern).

Ketiga organisasi ini, meski berbeda strategi dan basis massa, memiliki benang merah yang sama: penolakan terhadap kapitalisme eksploitatif kolonial, penguatan solidaritas dan kemandirian ekonomi umat, dan penerapan nilai-nilai syariah (anti-riba, zakat, ta'awun) sebagai basis moral ekonomi. Warisan inilah yang secara historis menjadi salah satu akar penting lahirnya konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia—ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, berbasis kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana kemudian dirumuskan secara konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945.