BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila bukan sekadar dokumen politik atau kesepakatan prosedural para pendiri bangsa, melainkan sebuah sistem nilai (value system) yang utuh dan koheren — memiliki basis ontologis (tentang hakikat realitas), epistemologis (tentang cara mengetahui kebenaran), dan aksiologis (tentang nilai dan tujuan hidup) tersendiri. Sebagai sistem nilai, Pancasila lahir dari pergumulan panjang bangsa Indonesia yang majemuk secara agama, suku, dan budaya, namun berhasil merumuskan titik temu bersama yang genuinely mengakar pada nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat Nusantara — bukan sekadar impor ideologi asing.

Untuk memahami relevansinya dengan Islam, perlu ditelusuri konsep Maqashid Syariah — yakni tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Menurut ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, maqashid syariah terdiri dari lima tujuan pokok (al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyyat al-khams):

Pertama, hifz ad-din (menjaga agama) — perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah. 

Kedua, hifz an-nafs (menjaga jiwa) — perlindungan atas keselamatan hidup dan martabat manusia. Ketiga, hifz al-'aql (menjaga akal) — perlindungan atas kemampuan berpikir dan pendidikan.

Keempat, hifz an-nasl (menjaga keturunan) — perlindungan atas keluarga dan generasi penerus.

Kelima, hifz al-mal (menjaga harta) — perlindungan atas hak kepemilikan dan pengelolaan ekonomi yang adil.

Ketika kelima maqashid ini dibandingkan dengan kelima sila Pancasila, tampak korespondensi yang menarik meski tidak sepenuhnya identik satu-satu:

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) selaras dengan semangat hifz ad-din — menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini dan menjalankan agamanya, sebuah prinsip yang justru menjadi prasyarat bagi terlaksananya hifz ad-din itu sendiri di ranah publik yang majemuk.

Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) berkorespondensi dengan hifz an-nafs — penghormatan atas martabat dan keselamatan setiap manusia tanpa diskriminasi.

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) memiliki irisan dengan hifz an-nasl dalam pengertian luas — menjaga keberlangsungan dan keutuhan bangsa sebagai satu kesatuan keluarga besar, meski konteksnya lebih ke arah kebangsaan ketimbang keluarga biologis.

Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) beririsan dengan hifz al-'aql — mengedepankan musyawarah sebagai proses rasional-deliberatif dalam pengambilan keputusan, bukan pemaksaan kehendak sepihak.

Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) berkorespondensi langsung dengan hifz al-mal — menjamin distribusi kekayaan dan akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara.

**Relevansi bagi ekonomi** dari korespondensi ini sangat signifikan: baik Pancasila maupun maqashid syariah sama-sama memandang bahwa tujuan akhir dari sistem apa pun — termasuk sistem ekonomi — bukanlah pertumbuhan atau akumulasi kekayaan semata, melainkan *kemaslahatan manusia secara menyeluruh* (dalam istilah maqashid disebut jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid — mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Ekonomi yang baik, dalam kedua kerangka ini, adalah ekonomi yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara simultan — bukan ekonomi yang mengorbankan salah satu demi memaksimalkan yang lain (misalnya mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesehatan demi pertumbuhan PDB semata).

Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai artikulasi kontekstual-kebangsaan dari nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam maqashid syariah — sebuah argumen penting bagi tesis bahwa ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam bukan dua sistem yang saling asing, melainkan dua jalan menuju tujuan substansial yang sama.

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama Pancasila menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip fondasional yang menjiwai keempat sila lainnya. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menemukan resonansi mendalam dengan konsep **tauhid ekonomi** dalam Islam — yakni pengesaan Allah yang konsekuensinya merambah ke seluruh aspek kehidupan ekonomi manusia.

Konsep sentral dari tauhid ekonomi adalah **kepemilikan mutlak Allah (milkiyyah mutlaqah lillah)**. Al-Qur'an menegaskan berulang kali bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah semata (misalnya QS. Al-Baqarah: 284, "Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi"). Manusia, betapapun kaya atau berkuasa secara ekonomi, pada hakikatnya hanyalah *pemegang amanah* (mustakhlaf) atas harta yang "dimilikinya" — bukan pemilik sejati dalam pengertian ontologis.

Implikasi dari konsep ini sangat mendalam dan multidimensi bagi perilaku ekonomi:

**Pertama, relativisasi kepemilikan pribadi.** Berbeda dengan kapitalisme yang memandang hak milik pribadi sebagai hak asasi yang nyaris absolut, Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai hak yang sah namun bersifat *relatif* dan *fungsional* — sah untuk dimiliki dan digunakan, tetapi tidak bebas nilai sepenuhnya karena pemilik sejatinya adalah Allah. Konsekuensinya, ada batasan-batasan syar'i mengenai cara memperoleh (harus halal), cara mengelola (harus produktif, tidak boleh ditimbun/ihtikar tanpa alasan sah), dan cara membelanjakan harta (tidak boleh boros/israf maupun kikir/bakhil).

**Kedua, akuntabilitas transenden.** Karena harta adalah amanah, setiap muslim meyakini bahwa penggunaan hartanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah — dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan (sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang hartanya). Ini menciptakan mekanisme kontrol internal (self-regulation) yang jauh lebih mendalam ketimbang sekadar kepatuhan pada hukum positif yang bersifat eksternal.

**Ketiga, fungsi sosial harta.** Karena kepemilikan bersifat titipan, maka di dalam harta setiap individu melekat hak-hak pihak lain — inilah dasar teologis dari kewajiban zakat, bukan sekadar kebijakan redistribusi yang bisa dinegosiasikan, melainkan hak yang memang built-in dalam struktur kepemilikan itu sendiri (QS. Adz-Dzariyat: 19, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian").

**Relevansi dengan Sila Pertama** terletak pada titik yang sama: pengakuan atas Tuhan sebagai realitas tertinggi yang membatasi klaim manusia atas kedaulatan mutlak, termasuk kedaulatan ekonomi. Ketika negara Pancasila mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan utama, secara implisit ia juga mengakui bahwa tidak ada otoritas duniawi — baik individu, korporasi, maupun negara — yang berhak mengklaim kepemilikan atau kekuasaan ekonomi secara mutlak tanpa batas moral. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi berbagai pembatasan yang lazim ditemukan dalam regulasi ekonomi Indonesia — misalnya larangan monopoli, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan prinsip bahwa sumber daya strategis "dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD 1945) — sebuah gaung institusional dari semangat tauhid ekonomi yang sama.

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menegaskan dua nilai kunci sekaligus: keadilan dan keberadaban. Dalam konteks ekonomi, sila ini menuntut agar setiap aktivitas ekonomi memperlakukan manusia sesuai martabatnya, tidak semata sebagai faktor produksi atau objek eksploitasi.

Konsep yang sangat paralel dalam Islam adalah al-'adl (keadilan), yang menempati posisi sentral dalam ajaran Islam — bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah perintah yang lebih dekat kepada takwa (QS. Al-Ma'idah: 8). Dalam konteks ekonomi, prinsip adl memiliki beberapa manifestasi konkret:

Pertama, keadilan dalam transaksi (adl fi al-mu'amalah). Islam sangat menekankan kejujuran dan keseimbangan dalam setiap transaksi — larangan gharar (ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak), larangan riba (bunga yang membebankan ketidakadilan struktural kepada peminjam), larangan tathfif (mengurangi takaran/timbangan), dan anjuran mencatat transaksi utang-piutang secara jelas (QS. Al-Baqarah: 282). Semua ini bermuara pada satu tujuan: memastikan tidak ada pihak yang dizalimi dalam interaksi ekonomi, sekecil apa pun skalanya.

Kedua, keadilan dalam distribusi (adl fi at-tawzi'). Islam tidak menghendaki kesenjangan ekonomi yang ekstrem — Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa harta jangan sampai hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7, "kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya' minkum" — agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu). Prinsip ini menjadi dasar bagi berbagai instrumen distributif dalam ekonomi Islam, dari zakat hingga larangan monopoli dan penimbunan.

Ketiga, keadilan antargenerasi dan lingkungan (adl fi al-bi'ah). Konsep khalifah yang telah dibahas di Bab 1 juga mengandung dimensi keadilan terhadap generasi mendatang — sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara serakah oleh generasi sekarang hingga merugikan hak generasi yang akan datang.

Relevansi dengan Sila Kedua tampak jelas: kata "beradab" dalam sila ini menuntut agar keadilan ekonomi dijalankan dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat, bukan sekadar keadilan prosedural yang dingin dan mekanistis. Sebagaimana Islam menekankan bahwa keadilan harus disertai ihsan (kebaikan yang melampaui kewajiban minimal — QS. An-Nahl: 90), sila kedua juga menuntut lebih dari sekadar kepatuhan hukum ekonomi formal, melainkan penghayatan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi — misalnya dalam perlakuan terhadap buruh, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap kelompok rentan dalam rantai ekonomi.

Titik temu ini menjelaskan mengapa berbagai regulasi ekonomi Indonesia yang berbasis semangat kemanusiaan — seperti perlindungan pekerja, standar upah minimum, dan perlindungan konsumen — secara substansial sejalan dengan spirit adl dalam ekonomi Islam, meski tidak selalu secara eksplisit merujuk pada sumber fikih.

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang majemuk sebagai satu kesatuan politik dan sosial. Dalam konteks ekonomi, sila ini menuntut agar aktivitas ekonomi tidak memperuncing kesenjangan atau perpecahan antarkelompok, melainkan justru memperkuat kohesi sosial dan rasa senasib-sepenanggungan sebagai satu bangsa.

Konsep Islam yang paralel adalah ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam), yang berakar dari ayat Al-Qur'an "Innama al-mu'minuna ikhwah" — sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara (QS. Al-Hujurat: 10). Namun penting dicatat bahwa dalam praktik ekonomi dan sosial, konsep persaudaraan Islam sebenarnya tidak berhenti pada ukhuwwah Islamiyyah semata, melainkan berkembang menjadi konsep yang lebih luas:

Ukhuwwah Islamiyyah — persaudaraan sesama muslim, yang menjadi basis solidaritas ekonomi di kalangan umat, misalnya dalam bentuk zakat, wakaf, dan berbagai lembaga filantropi Islam.

Ukhuwwah Wathaniyyah — persaudaraan sebangsa dan setanah air, yang mengikat solidaritas ekonomi antarwarga negara tanpa memandang perbedaan agama. Konsep ini yang secara langsung berkorespondensi dengan semangat Sila Ketiga Pancasila.

Ukhuwwah Insaniyyah — persaudaraan sesama manusia secara universal, yang mengikat solidaritas ekonomi bahkan lintas negara dan bangsa (misalnya dalam bentuk bantuan kemanusiaan internasional).

Ketiga tingkatan ukhuwwah ini menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya memiliki kerangka yang cukup luwes untuk mengakomodasi solidaritas ekonomi dalam konteks kebangsaan yang majemuk seperti Indonesia — tidak terbatas hanya pada sesama muslim, melainkan mencakup seluruh warga bangsa sebagai satu kesatuan (ukhuwwah wathaniyyah), bahkan meluas ke tingkat kemanusiaan universal.

Solidaritas ekonomi lintas batas yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada beberapa manifestasi konkret: pertama, solidaritas ekonomi lintas kelas sosial — orang kaya membantu yang miskin melalui berbagai instrumen redistribusi, baik yang berbasis agama (zakat, infak) maupun yang berbasis kebangsaan (pajak, subsidi silang). Kedua, solidaritas ekonomi lintas daerah — daerah yang lebih kaya sumber daya membantu pembangunan daerah yang kurang berkembang, sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan nasional. Ketiga, solidaritas ekonomi lintas agama dan suku — kerja sama ekonomi yang tidak memandang sekat primordial, sejalan dengan semangat kebinekaan yang menjadi ciri khas keindonesiaan.

Relevansi mendalam antara ukhuwwah dan Sila Ketiga terletak pada pemahaman bersama bahwa persatuan bukanlah keseragaman, melainkan kesatuan dalam keberagaman (unity in diversity) — sebagaimana ukhuwwah Islamiyyah sendiri tidak menghapus perbedaan mazhab, etnis, atau kebangsaan di antara sesama muslim, melainkan mempersatukan mereka dalam ikatan iman yang lebih tinggi. Demikian pula Sila Ketiga Pancasila mempersatukan seluruh elemen bangsa yang beragam agama, suku, dan budaya dalam satu ikatan kebangsaan tanpa menghapus keberagaman itu sendiri — sebuah prinsip yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan mekanisme pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan — bukan melalui pemaksaan kehendak sepihak, baik oleh mayoritas maupun oleh elite penguasa.

Konsep Islam yang sangat relevan di sini adalah syura (musyawarah), yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam — bahkan salah satu surah dalam Al-Qur'an dinamakan Asy-Syura (musyawarah). Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan-urusan kemasyarakatan (QS. Ali 'Imran: 159, "wa syawirhum fi al-amr" — dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu), dan menyebut musyawarah sebagai salah satu ciri komunitas mukmin yang ideal (QS. Asy-Syura: 38).

Dalam konteks ekonomi, prinsip syura memiliki beberapa aplikasi konkret yang dapat disebut sebagai syura ekonomi:

Pertama, musyawarah dalam pengambilan kebijakan ekonomi publik. Kebijakan-kebijakan ekonomi strategis — penetapan pajak, subsidi, atau regulasi pasar — idealnya dirumuskan melalui proses deliberatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan diputuskan secara sepihak oleh penguasa atau segelintir elite ekonomi. Ini sejalan dengan semangat sila keempat yang menekankan permusyawaratan sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif.

Kedua, musyawarah dalam kontrak dan kerja sama ekonomi. Dalam fikih muamalah, berbagai akad kerja sama seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama modal antara beberapa pihak) mensyaratkan kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi dan kerelaan bersama (an taradhin minkum, QS. An-Nisa: 29), bukan pemaksaan sepihak dari pihak yang lebih kuat posisi tawarnya.

Ketiga, musyawarah dalam lembaga ekonomi kolektif. Koperasi — yang dalam konstitusi Indonesia disebut sebagai "soko guru perekonomian" — pada hakikatnya adalah institusionalisasi prinsip musyawarah dalam ekonomi: keputusan diambil secara kolektif oleh anggota melalui rapat anggota, bukan didikte oleh segelintir pemilik modal sebagaimana dalam korporasi kapitalistik konvensional. Struktur ini secara mendalam mencerminkan baik semangat syura dalam Islam maupun semangat kerakyatan dalam sila keempat Pancasila.

Keempat, hikmah kebijaksanaan sebagai kualitas kepemimpinan ekonomi. Sila keempat tidak sekadar menuntut musyawarah sebagai prosedur formal, melainkan musyawarah yang "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" — artinya proses deliberatif itu harus menghasilkan keputusan yang bijaksana, mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek atau keputusan mayoritas yang mengabaikan hak minoritas. Ini sejalan dengan konsep hikmah dalam Islam yang menuntut kearifan dan pertimbangan mendalam (QS. An-Nahl: 125) dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan ekonomi.

Relevansi mendalam antara syura dan sila keempat inilah yang mendasari argumen bahwa sistem ekonomi kerakyatan Indonesia — dengan penekanannya pada koperasi, musyawarah dalam kebijakan publik, dan partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan — pada dasarnya sejalan secara substansial dengan prinsip syura dalam ekonomi Islam, meski berkembang dari konteks sejarah dan kultural yang berbeda.

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan puncak dan muara dari keempat sila sebelumnya — menegaskan bahwa tujuan akhir bernegara adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ekonomi, sila ini menuntut agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, melainkan terdistribusi secara adil ke seluruh lapisan.

Islam memiliki seperangkat instrumen distribusi kekayaan yang sangat sistematis dan telah dipraktikkan selama berabad-abad, yang secara substansial menopang cita-cita keadilan sosial ini:

Zakat adalah instrumen distribusi yang paling fundamental — kewajiban mengeluarkan sebagian harta (umumnya 2,5% untuk zakat mal/harta, dengan ketentuan berbeda untuk jenis harta lain seperti zakat pertanian, perdagangan, dan lainnya) bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishab (batas minimum) dan haul (masa kepemilikan setahun). Berbeda dengan pajak yang bersifat kebijakan negara yang bisa berubah-ubah, zakat bersifat kewajiban teologis yang tetap (salah satu dari rukun Islam), sehingga memiliki daya ikat moral yang jauh lebih kuat. Penerima zakat (mustahik) ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) — mencakup delapan golongan (asnaf): fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang berutang), fi sabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Fungsi zakat bukan sekadar amal karitatif (charity), melainkan mekanisme redistribusi struktural yang bertujuan mengangkat golongan fakir-miskin dari kemiskinan struktural menuju kemandirian ekonomi.

Infaq merujuk pada pemberian harta secara sukarela di luar kewajiban zakat, dapat diberikan kapan saja, dalam jumlah berapa saja, dan kepada siapa saja yang membutuhkan — cakupannya lebih luas dan fleksibel dibanding zakat yang terikat ketentuan nishab dan haul.

Shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas lagi — bukan hanya berupa harta, melainkan mencakup segala bentuk kebaikan (bahkan senyum dianggap sebagai shadaqah dalam hadits). Namun dalam konteks ekonomi, shadaqah sering merujuk pada pemberian sukarela yang bersifat spontan dan personal, berbeda dengan infaq yang cenderung lebih terstruktur (misalnya infaq rutin bulanan).

Wakaf adalah instrumen yang unik dan sangat strategis — penyerahan aset (tanah, bangunan, uang, atau aset produktif lainnya) untuk kepentingan umum secara permanen, di mana kepemilikan aset "dibekukan" (tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan) namun manfaatnya terus mengalir bagi kemaslahatan umat. Wakaf memiliki keunggulan komparatif dibanding instrumen lain karena sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) — sebuah aset wakaf, jika dikelola dengan baik, dapat terus memberikan manfaat ekonomi lintas generasi, misalnya wakaf tanah yang dibangun rumah sakit, sekolah, atau lembaga ekonomi produktif yang hasilnya terus disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Relevansi keempat instrumen ini dengan Sila Kelima sangat jelas: semuanya adalah mekanisme konkret dan telah teruji secara historis untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi — memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, melainkan mengalir dan terdistribusi kepada mereka yang membutuhkan. Jika instrumen-instrumen ini diinstitusionalisasikan secara optimal dalam kerangka negara Pancasila — sebagaimana sesungguhnya telah mulai dilakukan melalui lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) — maka semangat keadilan sosial dalam Sila Kelima dapat diwujudkan secara lebih konkret dan sistematis, melengkapi instrumen-instrumen redistribusi berbasis negara seperti pajak dan subsidi yang telah lebih dulu berjalan.

Sinergi antara instrumen filantropi Islam ini dengan kebijakan fiskal negara Pancasila membuka ruang bagi apa yang bisa disebut sebagai *ekonomi keadilan sosial berbasis nilai* — sebuah model yang tidak semata mengandalkan mekanisme pasar bebas maupun redistribusi paksa ala sosialisme, melainkan memadukan kesadaran spiritual individu (melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dengan kebijakan struktural negara (pajak, subsidi, jaminan sosial) untuk mencapai tujuan bersama: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---