BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

# BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

## A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal negara modern, termasuk Indonesia, umumnya bertumpu pada dua pilar utama: penerimaan negara (terutama pajak) dan pengeluaran negara (belanja publik) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem fiskal Pancasila, sebagaimana diamanatkan Pasal 23 UUD 1945, menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan penerimaan pajak yang bersifat wajib dan dapat berubah sesuai kebijakan legislatif, serta belanja negara yang diarahkan pada penyediaan barang publik, subsidi, dan jaminan sosial.

Islam, di sisi lain, memiliki tradisi fiskal yang jauh lebih tua dan telah terlembaga sejak masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, dengan instrumen utama berupa zakat (kewajiban tetap bagi setiap Muslim yang telah memenuhi nishab), serta instrumen tambahan seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pada masa klasik, pungutan dari non-Muslim sebagai kompensasi perlindungan negara), dan usyur (bea cukai perdagangan). Seluruh penerimaan ini dikelola melalui institusi baitul mal, yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara pada masa klasik.

Titik temu antara kedua sistem fiskal ini terletak pada fungsi dasarnya yang sama: mengumpulkan sumber daya dari masyarakat yang mampu untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama, dengan prinsip keadilan sebagai pijakan utama. Perbedaannya terletak pada sifat kewajiban: zakat bersifat tetap dan tidak dapat diubah besarannya oleh otoritas manapun karena telah ditetapkan syariah (nishab dan persentase tertentu untuk berbagai jenis harta), sementara pajak bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan melalui mekanisme demokratis sesuai kebutuhan fiskal negara pada suatu periode. Perbedaan sifat inilah yang menjadi pokok pembahasan pada poin B berikutnya.

## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Salah satu isu paling sering diperdebatkan dalam wacana ekonomi Islam kontemporer, khususnya di negara dengan populasi Muslim mayoritas namun berkonstitusi non-teokratis seperti Indonesia, adalah relasi antara kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak (dharibah)—apakah keduanya merupakan kewajiban ganda yang memberatkan, ataukah keduanya dapat diharmonisasikan.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat dan pajak memiliki basis legitimasi dan fungsi yang berbeda: zakat merupakan kewajiban ubudiyah (ibadah) yang bersifat vertikal (kepada Allah) sekaligus horizontal (kepada sesama), dengan sasaran penerima yang telah ditentukan secara spesifik (delapan golongan mustahik dalam QS. At-Taubah: 60), sementara pajak merupakan kewajiban kewargaan (kepada negara) yang penggunaannya lebih fleksibel untuk membiayai seluruh fungsi negara, termasuk yang tidak secara spesifik disebutkan dalam nash zakat, seperti pertahanan, infrastruktur, dan administrasi pemerintahan.

Di Indonesia, dualisme ini telah mendapatkan pengaturan formal melalui kebijakan yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang langsung pajak terutang), sebuah bentuk harmonisasi parsial yang mengurangi beban ganda tanpa menghapuskan salah satu kewajiban. Pendekatan ini mencerminkan upaya mengakomodasi dua sistem kewajiban fiskal yang berbeda basis legitimasinya—syariah dan konstitusi—dalam satu kerangka kebijakan nasional yang pragmatis.

Dalam kerangka integratif Pancasila-Islam, dualisme ini idealnya tidak dipandang sebagai beban ganda yang kontradiktif, melainkan sebagai dua jalur kontribusi warga negara Muslim terhadap kemaslahatan bersama—satu jalur bersifat spesifik-religius (zakat, dengan sasaran penerima yang jelas), satu jalur lagi bersifat umum-kewargaan (pajak, dengan sasaran penggunaan yang lebih luas mencakup seluruh fungsi negara). Optimalisasi harmonisasi ini menuntut pengelolaan zakat yang semakin profesional dan transparan, sehingga masyarakat semakin percaya bahwa kewajiban zakat mereka benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak, sejalan dengan kewajiban pajak yang juga dikelola secara akuntabel oleh negara.

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Sisi pengeluaran fiskal sama pentingnya dengan sisi penerimaan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Institusi **baitul mal** pada masa klasik Islam memiliki prinsip pengelolaan yang jelas: harta yang terkumpul dari zakat, kharaj, dan sumber penerimaan lainnya harus dibelanjakan untuk kemaslahatan umat secara adil dan transparan, dengan prioritas pada kelompok yang paling membutuhkan serta kebutuhan dasar seperti pertahanan, infrastruktur publik, dan bantuan bagi fakir miskin.

Prinsip ini menemukan padanan konseptualnya dalam prinsip penyusunan **APBN berkeadilan** di Indonesia, di mana belanja negara idealnya diarahkan pada penyediaan barang dan layanan publik esensial (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta investasi pembangunan yang mendorong pemerataan kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat—sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara, serta amanat konstitusional lainnya terkait pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.

Kesejajaran antara prinsip baitul mal dan APBN berkeadilan menegaskan bahwa pengeluaran negara bukanlah sekadar aktivitas administratif-teknokratis, melainkan cerminan dari komitmen moral negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Baik dalam kerangka fiqh siyasah maupun konstitusi Pancasila, penguasa (baik dalam bentuk khalifah/imam pada masa klasik maupun pemerintah dalam sistem demokrasi modern) memikul amanah untuk mengelola harta publik secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berkuasa.

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 6 poin C, kemiskinan dan ketimpangan merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan integratif. Dalam ranah fiskal secara spesifik, terdapat beberapa instrumen yang dapat dikombinasikan untuk mengatasi kedua persoalan ini secara lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu instrumen saja.

Dari sisi konvensional, instrumen fiskal negara mencakup pajak progresif (di mana kelompok berpenghasilan tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar secara proporsional), subsidi bagi kebutuhan pokok dan energi yang menyasar kelompok kurang mampu, program bantuan sosial tunai maupun non-tunai, serta belanja modal untuk infrastruktur yang membuka akses ekonomi bagi wilayah tertinggal.

Dari sisi instrumen Islam, zakat menyasar langsung kelompok fakir dan miskin sebagai dua dari delapan golongan mustahik yang paling diprioritaskan, sementara wakaf produktif (sebagaimana dibahas pada Bab 10 poin F) menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tanpa membebani anggaran negara. Selain itu, instrumen qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga dan tanpa keuntungan bagi pemberi pinjaman) yang dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah dapat menjadi jembatan bagi kelompok rentan yang membutuhkan modal usaha namun belum layak mengakses pembiayaan komersial.

Kombinasi kedua jalur instrumen ini—fiskal negara dan fiskal Islam—menghasilkan jaring pengaman sosial yang lebih komprehensif dan berlapis: bantuan darurat jangka pendek (bantuan sosial negara dan zakat konsumtif) berdampingan dengan pemberdayaan jangka panjang (zakat produktif, wakaf produktif, qardhul hasan, dan program pemberdayaan UMKM negara), sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pengentasan sesaat, melainkan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana ditekankan pada Bab 6 poin C.

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Konsep **baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur** (negeri yang baik dan diampuni Tuhan), yang bersumber dari QS. Saba' ayat 15, sering dijadikan rujukan cita-cita ideal sebuah bangsa yang makmur secara material sekaligus diberkahi secara spiritual. Konsep ini menawarkan visi yang melampaui sekadar kemakmuran ekonomi kuantitatif, mencakup pula keberkahan (barakah) yang bersifat kualitatif—ketenangan, keharmonisan sosial, dan keberlanjutan yang tidak dapat diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita.

Konstruksi sistem fiskal nasional yang berorientasi pada visi ini menuntut agar kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari efisiensi alokasi anggaran atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan integritas moral (bebas dari korupsi dan penyalahgunaan anggaran), keadilan distribusi (sebagaimana dibahas pada poin D), dan keberlanjutan lingkungan (sejalan dengan prinsip khalifah bumi yang dibahas pada Bab 5 poin F).

Dalam konteks ini, reformasi tata kelola fiskal—termasuk transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf, penguatan sistem pengawasan anti-korupsi, serta partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran—menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab, betapapun besarnya penerimaan negara yang terkumpul melalui pajak dan zakat, keberkahan tidak akan terwujud jika pengelolaannya diwarnai penyimpangan dan ketidakadilan yang justru menciderai amanah yang dipercayakan kepada penyelenggara negara.

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Sebagai penutup bab ini, dapat dirumuskan arah reformasi fiskal yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Pancasila menuju terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state) dengan karakter khas Indonesia—bukan sekadar meniru model negara kesejahteraan sekuler Barat, melainkan negara kesejahteraan yang berakar pada nilai ketuhanan dan kekeluargaan.

Pertama, **penguatan basis penerimaan negara** melalui optimalisasi pajak yang berkeadilan (progresif, tidak membebani kelompok bawah) sekaligus optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan modern, sehingga kedua jalur penerimaan ini saling melengkapi tanpa tumpang tindih yang membebani masyarakat.

Kedua, **reorientasi belanja negara** ke arah yang lebih berkeadilan dan memberdayakan, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, sekaligus investasi infrastruktur yang mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah—sejalan dengan prinsip baitul mal dan APBN berkeadilan yang dibahas pada poin C.

Ketiga, **penguatan integritas dan akuntabilitas** pengelolaan seluruh instrumen fiskal, baik konvensional (pajak, APBN) maupun Islam (zakat, wakaf), melalui transparansi, digitalisasi pelaporan, dan partisipasi publik dalam pengawasan, sebagai prasyarat mewujudkan keberkahan sebagaimana dibahas pada poin E.

Keempat, **sinergi kelembagaan** antara otoritas fiskal negara (Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak) dengan lembaga pengelola zakat dan wakaf (BAZNAS, lembaga amil zakat, nazhir wakaf), sehingga kedua jalur instrumen fiskal ini dapat saling melengkapi dalam program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat secara terkoordinasi, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.

Dengan keempat arah reformasi ini, sistem fiskal nasional dapat berkembang menjadi fondasi bagi negara kesejahteraan yang otentik Indonesia—yang tidak menyalin secara mentah model welfare state sekuler dari negara lain, melainkan membangun modelnya sendiri yang berakar pada tauhid, keadilan sosial, dan kekeluargaan, sebagaimana telah dibahas secara konsisten sepanjang buku ini sejak Bab 3 hingga Bab 11.